Senin, 23 Agustus 2010

65 Tahun Indonesia Merdeka: Kata Siapa?

Oleh :Harits Abu Ulya, Ketua Lajnah Siyasiyah DPP-HTI


Dengan usia kemerdekaan yang cukup matang, patut kiranya kita ajukan soal berikut; apakah para pemimpin dan pemangku pemerintahan telah mampu merealisasikan cita-cita dari kemerdekaan tersebut?

Sudahkah rakyat dan bangsa ini benar-benar merdeka dengan arti sesungguhnya?, jika penjajahan fisik sudah berakhir, apakah penjajahan ekonomi, politik, hukum dan budaya juga sudah berakhir di negeri ini?. Setiap 17 Agustus upacara pengibaran bendera dilakukan sebagai simbol kemerdekaan, namun fakta nasib rakyat negeri ini belum berubah signifikan. Nasib mereka makin merana, seperti makin lusuhnya bendera sang saka.

Seharusnya dengan rentang waktu setengah abad lebih (65th), sebagai bangsa merdeka idealnya telah banyak meraih impian anak-anak negeri.Karena potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini.Namun lagi-lagi fakta berbicara lain, bahwa Indonesia belum “merdeka” dari keterjajahan politik, ekonomi, hukum dan budaya.

Indonesia belum “merdeka” dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, busng lapar, malnutrisi dan keterbelakangan. Perlu di ingat dari 237 juta jiwa lebih ini yang berpijak di atas tanah air ini adalah mayoritas muslim (87%), artinya jika belum merdeka secara “hakiki” maka merekalah yang mayoritas mengalami keterjajahan.

Pandangan diatas tentu tidak mengada-ada, sebagai contoh dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan harian Kompas (16/8/2010); masyarakat menilai banyak aspek dan kondisi makin buruk saja pada saat ini. Semisal pada aspek keadilan hukum (59,3% menyatakan semakin buruk, 13,4%:tetap, 21,6%:semakin baik),keadilan ekonomi (60,7%:semakin buruk, 15,1%:tetap,21,1%:semakin baik).

Dan angka yang menunjukkan rendahnya kebanggaan terhadap bangsa dan tanah airnya cukup tinggi (29,8%:semakin buruk). Ketika bicara pada aspek peran negara, apakah sudah memadai atau belum dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai bidang paling krusial, kesimpulanya peran negara tidak memadai.

Peran negara dalam bidang Ekonomi (tidak memadai:75,7%,), politik (tidak memadai:53,5%), hukum (tidak memadai:72,7%), pendidikan (tidak memadai:46,9%), kesehatan (tidak memadai:48,4%).Dan pandangan masyarakat tentang kemerdekaan, terlihat jelas bahwa Indonesia belum merdeka baik menyangkut aspek ekonomi (67,5%:menyatakan belum merdeka), politik (48,9%;menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%:belum merdeka).

Tentu pandangan dan persepsi masyarakat (sampling di atas) tidak mengada-ada, rasanya cukup mewakili pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Karena fakta empirik mereka merasakan dan meraba atau bahkan menjadi obyek penderita dari keterjajahan di era ”merdeka” saat ini. Seakan layak diartikulasikan dalam sebuah pertanyaan retorik; Indonesia merdeka, kata siapa?.

Dalam rentang waktu 65 tahun, di Indonesia masih menyuguhkan potret terkini dari kehidupan rakyatnya yang masih banyak memprihatinkan. Dari data BPS yang dibacakan presiden SBY (16/8), jumlah penduduk Indonesia 2010: 237.556.363 jiwa dan yang masuk katagori miskin lebih dari 100 juta penduduk dengan ukuran pendapatan 2 dolar AS/hari, bukan sekitar 31,02 juta (sekitar 13,33%) seperti yang dirilis oleh BPS.Dan sebagian kemiskinan itu sebaranya ada di 183 kabupaten terkatogori tertinggal (79%:kawasan Indonesia timur, 30%:kawasan barat Indonesia).

Bahkan ditengah hiruk pikuknya perayaan di halaman Istana Merdeka, nun jauh di perbatasan Kaltim-Malasyia, ada 255 desa diperbatasan terisolir dengan kehidupan memprihatinkan dan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah, sangat paradoks. Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2009, mencapai 8,96 juta orang atau 7,87 persen dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang. Jumlah tersebut menurun 7,87 persen dibandingkan posisi Februari 2009, sebanyak 9,26 juta atau turun 8,39 juta dibandingkan Agustus tahun lalu yang mencapai 9,39 juta.Fakta saat ini di tahun 2010 tidak ada penurunan angka yang signifikan, bahkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY hanya menggambarkan tentang apa yang akan dikerjakan ke depan layaknya kampanye.

Namun tidak menjelaskan mengapa target periode pertama masa jabatan tidak tercapai.Yaitu (target) kemiskinan menjadi 8,2 % dan (target) angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2009. Contoh, di ibukota Jakarta saja, lebih dari 73 ribu sarjana jadi pengangguran dan dari jenjang SMK menyumbang angka pengangguran lebih tinggi lagi.Jika mereka mendapatkan pekerjaan maka yang banyak di sektor buruh (82%) dan itupun tidak dilindungi kontrak.

Pidato kenegaraan jelang hari kemerdekaan menjadi tak berarti, karena hanya menjadi ajang “memuji” keberhasilan semu penguasa dan politik pencitraan. Berbusa-busa cerita espektasi RAPBN-2011 dan nota keuangan, dengan memaparkan asumsi makro dalam RAPBN 2011; pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6,3%, nilai tukar Rupiah: Rp 9.300 per dolar AS, inflasi: 5,3%, SBI 3 bulan: 6,5%, harga minyak: US$ 80 per barel, lifting minyak: 970.000 barel per hari (pidato kenegaraan Presiden SBY 16/8).

Bahkan rencana menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI serta pensiunan masing-masing 10 persen. Kenaikan akan mulai dilakukan pada tahun anggaran 2011.

Tentu bagi presiden itu sah-sah saja, tapi yang tidak bisa di ingkari adalah potret kemiskinan rakyat dan keterjajahan mereka di tanah airnya sendiri. Rakyat dihadapkan kenaikan harga yang makin tidak terkendali, baik bahan pokok(sembako), pupuk pertanian, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, hingga kenaikan TDL juga mendongkrok kenaikan kebutuhan-kebutuhan sekunder lainya.

Jika para pengusaha(industri) diminta tidak perlu kawatir dengan kenaikan TDL 15% yang efektifberlaku awal 2011, tentu hal ini menjadi absurt karena akhirnya rakyat kecil juga yang cemas dan menanggung efek dominonya. Yang tidak ketinggalan perlu diingat oleh masyarakat, APBN yang 70% sumbernya adalah dari pajak tapi sebagian besar tidak kembali untuk kesejahteraan rakyat. Karena sebagian di rampok oleh para koruptor, sebagian lagi melalui kebijakan yang tidak pro-rakyat menjadikan APBN tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan.

Bisa di bandingkan, bagaimana sikap penguasa menghadapi kasus Bank Century yang sigap mengucurkan Rp 6,7 triuliun (yang akhirnya di rampok juga) tapi begitu abai untuk menyelamatkan korban lumpur Lapindo, atau tega menurunkan subsidi baik disektor pendidikan (turun 1,5 triliun), pertanian, kesehatan dan BBM, subsidi 2011 sebesar Rp 41 triliun, turun Rp 14,1 triliun (25,6%) dibanding tahun 2010, Rp 55,1 triliun. Dan yang terbaru pemerintah rencana melepaskan harga gas kepasar, setelah rakyat sebelumnya digiring untuk mengikuti kebijakan konversi dari minyak ke gas oleh pemerintah.

Merdeka akhirnya menjadi sebatas retorika, hanya dinikmati orang partai yang punya akses dijabatan publik serta orang-orang yang berada seputar kekuasaan dengan logistik yang cukup mereka menguras kekayaan negara dan menggunakan untuk berpesta pora di arena politik.Rasanya wajar, jika beberapa daerah menuntut otonomi daerah, hingga referendum untuk menjadi negara bagian (federal) bahkan menuntut kemerdekaan.Sebagai contoh kasus, Papua yang terus bergejolak hingga sekarang adalah potret kegagalan otonomi khusus yang tidak terimplementasi dengan baik.

Kalau seorang presiden SBY, di pidato kenegaraan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu II ini juga mengklaim keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan perubahan demokrasi yang fundamental. Indonesia diam-diam sedang berevolusi. Telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia, kini, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. "Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal.

Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat," ucap SBY.Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental kata SBY di hadapan seluruh anggota DPD dan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010. Ini pernyataan “jauh panggang dari api”, artinya klaim keberhasilan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan tingkat keadilan dan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat. Rakyat berdaulat itu ilusi demokrasi, menjadi gubernur gajinya Cuma sekitar 8 juta, walikota sekitar 6 juta kemudian ketika seorang hendak merebut kursi kekuasaan ongkos politik yang mereka keluarkan hingga mencapai ratusan miliar.

Kemudian ketika terpilih dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang clear dan clean, budaya politik yang bejat menjadikan “clear dan clean” menjadi mimpi disiang bolong. Kekuasan akan mengabdi kepada segelintir orang (oligarki kekuasaan), rakyat tetap terpinggirkan nasibnya. Tapi rakyat selalu dijadikan tumbal dan alasan pembangunan, padahal itu adalah penipuan dan inilah fakta budaya politik Indonesia yang dibangun diatas struktur politik dan substansi politik demokrasi-sekuler.

Di tahun 2010 saja,SBY sudah meneken izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.Dalam kurun 2009-2014 Indonesia sudah dan akan melakukan 503 pemilu memperebutkan 19.433 kursi. Yakni sekali pemilihan presiden dan wapres, kemudian 4 kali pemilu legislatif, 32 kali pemilihan gubernur dan wagub,466 kali pemilihan bupati/walikota dan wakilnya.Kita bisa bayangkan, berapa dana yang dihamburkan? Dan sejauh ini perubahan apa yang didapatkan oleh rakyat?.Inilah paradoks demokrasi.

Rakyat terjajah penguasanya sendiri?

Dari beberapa gambaran diatas, jika mau jujur akar masalahnya adalah pada sistem kehidupan yang dipakai oleh Indonesia. 65 tahun merdeka dengan mengadopsi demokrasi-sekuler, dengan bentuk pemerintahan presidensil kadang parlementer, menjadikan Indonesia menjadi negara merdeka yang tidak berdaulat atas negerinya sendiri. Karena pada akhirnya “demokrasi” menjadi topeng imperialisme baru terjadi begitu masif dilakukan bangsa barat (AS dan sekutunya) terhadap Indonesia.

Para pemimpinnya mabuk dengan doktrin demokrasi, globalisasi dan liberalisasi. Tanpa sadar, dogma-dogma yang dijadikan “topeng” penjajahan gaya baru itu menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat kemerdekaan tak berarti untuk anak negeri. UU KHUP masih warisan penjajah, UU pengelolaan SDA yang liberal, UU kelistrikan, UU pendidikan, kesehatan dan banyak lagi yang lain tidak begitu berpihak dan berorentasi kepada kepentingan rakyat. Dengan kekuatan lobi dan jejaring serta dominasi sain teknologinya, bangsa imperialis mengkooptasi semua potensi yang ada diperut bumi negeri tercinta ini mengoyak dan menyedot semua isi.

Kita bisa saksikan; berapa kebijakan (regulasi) yang pro-imperialis menjadi sebab rakyat masih dalam kotak kemiskinan. Indonesia menjadi terjajah kembali oleh negara-negara imperialis dan dibantu oleh para pengkhianat negeri. Para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, intelektual yang lebih loyal kepada kepentingan Asing karena syahwat kekuasaan dan kebutuhan pragmatisnya.Wajar rakyat seperti “ayam mati dilumbung padi”, sengsara dinegerinya sendiri dan Indonesia dengan julukan “zamrud katulistiwa, negeri yang subur” tidak begitu berarti bagi anak negeri.

Kembali kepada kemerdekaan hakiki: Islam

Dari aspek ekonomi, jelas kita masih dijajah. Kebijakan ekonomi merujuk Kapitalisme Barat. Ketergantungan ekonomi kepada negara-negara kapitalis Barat juga luar biasa. Utang luar negeri yang terus bertambah hampir 2.000 triliun dan menjadi beban yang diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek politik, juga masih dijajah. Buktinya, sistem politik yang kita anut, yakni demokrasi, lagi-lagi berasal dari negara kapitalis penjajah.

Tragisnya, demokrasi menjadi alat bagi penjajah Barat untuk menjamin kepentingan-kepentingannya. Hukum kita masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial. Fakta kemiskinan menjadi penyakit umum rakyat; busung lapar dan gizi buruk terjadi di mana-mana. Negara juga belum berhasil membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat Indonesia. Bukan hanya tidak aman dari sesama, rakyat juga tidak aman dari penguasa mereka.

Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan hubungan antarmusuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur di sana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tidak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para aktifis Islam juga tidak aman menyerukan kebenaran Islam; mereka bisa diculik kapan saja dan dituduh sebagai teroris.

Karena itu, kunci agar kita benar-benar mampu melepaskan diri penjajahan ada dua: pertama; melepaskan diri dari sistem kapitalis dalam segala bidan, kedua; jangan percaya pada penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis. Dan tidak sekadar melepaskan diri dari sistem kapitalis. Sebagai solusinya, kita harus menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan syariat Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan. Hanya dengan syariat Islam pula kita bisa meraih tujuan-tujuan bernegara.

Syariat Islam yang akan diterapkan oleh Khilafah Islam akan menjamin kesejahteraan rakyat karena kebijakan politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Lebih dari kebutuhan pokok (primer), negara juga akan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan kebutuhan sekunder dan tersier. Negara juga akan menjamin kebutuhan vital bersama rakyat seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan kemudahan transportasi.

Khilafah Islam juga akan menjamin keamanan rakyat dengan menerapkan hukum yang tegas. Dan capaian semua berdiri tegak diatas sebuah ideologi yang sesuai fitrah manusia, menentramkan jiwa dan memuaskan akal. Menjadikan setiap hamba menghamba kepada Sang Maha Pencipta hamba, bukan menjadi budak sesama hamba, maka akhirnya menjadi rahmatan lil ‘alamin dengan tegaknya ideologi tersebut dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Wallahu a’lam bisshowab

TANTANGAN GHAZWUL FIKRI BAGI AKTIVIS DAKWAH KAMPUS*

Oleh : M. Shiddiq al-Jawi**

Pengantar

Tulisan ini bertujuan menjelaskan tiga hal. Pertama, menerangkan bagaimana peta kampus di Indonesia dalam tinjauan ideologi, sekaligus menjelaskan bagaimana perang pemikiran (Ghazwul Fikri) berlangsung atas dasar peta ideologi tersebut. Kedua, menerangkan bagaimana sikap yang harus diambil mahasiswa menghadapi beratnya tantangan perang pemikiran. Ketiga, menerangkan bagaimana mahasiswa muslim mempersiapkan diri agar mampu terjun dalam perang pemikiran ini.

Peta Kampus dalam Ghazwul Fikri

Perang pemikiran (al-ghazw al-fikriy) merupakan keniscayaan bagi umat Islam. Sebab Islam memang agama perjuangan (diin shira’) sejak Rasulullah SAW diutus sebagai nabi hingga Hari Kiamat nanti. Perang pemikiran itu intinya adalah pertarungan antara ide Islam (mafahim al-islam) melawan ide kufur (mafahim al-kufr), meski pun bentuk kekufuran itu bisa jadi berbeda-beda pada setiap zaman. (Hatmiyah al-Shira’ al-Hadharat, 2002, hal. 24).

Dalam tinjauan ideologis, dewasa ini terdapat tiga ideologi (mabda`) yang ada di dunia, yaitu : Islam, demokrasi-kapitalisme (sekularisme), dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme). Maka dalam arena perang pemikiran kontemporer, ide kufur (mafahim al-kufr) yang menjadi musuh Islam tersebut saat ini ada dua ideologi, yaitu demokrasi-kapitalisme dan sosialisme. (Hizb al-Tahrir (al-Ta’rif), 2010, hal. 60).

Dalam sejarah Indonesia, pertarungan tiga ideologi itu nampak jelas sejak paruh pertama abad ke-20 hingga saat ini. Ketiga ideologi itu dikenal dengan sebutan : nasionalis, agama (Islam), dan komunis (ingat istilah "nasakom"). Ideologi Islam dianut oleh gerakan-gerakan Islam seperti Sarekat Dagang Islam (berdiri 1905) yang lalu bertransformasi menjadi Sarekat Islam (berdiri 11 Nopember 1912), Muhammadiyah (berdiri 18 Nopember 1912), Persatuan Islam (Persis) (berdiri awal 1920-an), dan Nahdlatul Ulama (berdiri 31 Januari 1926).

Ideologi nasionalis (baca : sekuler) dianut misalnya oleh Boedi Utomo (berdiri 20 Mei 1908) dan Partai Nasional Indonesia (berdiri tahun 1927). Sementara ideologi sosialis/komunis dianut oleh PKI (berdiri 23 Mei 1920), sebagai transformasi ISDP (Indische Sociaal Democratische Vereniging) yang juga peralihan dari ISDV (Indische Sociaal Democratische Partij). (Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, hal. 138 dan 243).

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga saat ini, ketiga ideologi tersebut dapat dikatakan masih eksis, tentu dengan dominasi di tangan kaum nasionalis (sekuler) yang memenangkan persaingan ideologi ini. Sedang dua ideologi lain, Islam dan komunis, telah mengalami proses deideologisasi, yaitu proses perlucutan dan penjinakan sebagai ideologi bernegara, sebagai akibat penggunaan strategi penggunaan senjata untuk merebut kekuasaan. (DII/TII tahun 1950-an, dan G 30 S/PKI tahun 1965). Jadi DII/TII dan PKI dilarang di Indonesia sebenarnya bukan karena ideologinya, tapi lebih karena mengadopsi strategi penggunaan senjata untuk memperoleh kekuasaan.

Dari sinilah, maka kita akan dapat melihat peta kampus Indonesia dalam Ghazwul Fikri menurut perspektif ideologi. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, maka kondisi kampus dapat dikatakan adalah potret mini dari masyarakat luas. Jika di masyarakat eksis tiga ideologi besar dunia, maka demikian pula realitas di kampus. Tentu saja kampus memiliki perbedaan dengan kondisi masyarakat di luar kampus, karena kampus merupakan masyarakat ilmiah sebagai wahana intelektual dan pendidikan.

Sebuah survei membuktikan eksisnya tiga ideologi tersebut. Pada tahun 2006 dilakukan survei oleh sebuah gerakan nasionalis terhadap para mahasiswa dari lima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia (UI, ITB, UGM, UNAIR, dan UNIBRAW). Mereka ditanya apa pilihan pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang paling layak untuk Indonesia. Hasilnya, yang memilih Syariah (Islam) sebanyak 80 %, yang memilih Sosialisme 14,5%, dan yang memilih Pancasila hanya 4,5% (Kompas, 4 Maret 2008).

Terlepas dari besar kecilnya persentase, survei tersebut dengan jelas menunjukkan eksistensi tiga ideologi yang ada di kampus. Namun meski yang memilih Islam berjumlah mayoritas, bukan berarti dalam peta Ghazwul Fikri mahasiswa Islam dominan mewarnai kehidupan kampus. Secara umum mahasiswa Islam masih menjadi pihak pecundang dan terjajah oleh ideologi asing. Sebab perlu diingat, kampus itu sendiri itu adalah bagian dari sistem pendidikan yang tetap mengacu kepada ideologi sekularisme.

Dalam kaitan ini, Nasim Butt dalam bukunya Sains dan Masyarakat Islam menegaskan bahwa kurikulum pendidikan di sebagian besar di negeri-negeri Islam saat ini adalah produk kolonial murni, yaitu sistem pendidikan yang didasarkan pada sekularisme yang mendikotomikan antara agama dan negara. (Nasim Butt, Sains dan Masyarakat Islam, 1996, hal. 22 dan 129).

Dengan uraian ini, jelaslah siapa saja pihak yang menjadi lawan mahasiswa Islam dalam Ghazwul Fikri di lingkungan kampus. Pertama, adalah kelompok-kelompok dari dua ideologi lain, yaitu sosialisme dan sekularisme. Kedua, adalah sistem pendidikan di kampus itu sendiri yang mendasarkan kurikulumnya pada sekularisme.

Kelompok sosialis jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok sekuler, meski mungkin mereka lebih militan. Sedikitnya kelompok sosialis itu mungkin karena dampak hancurnya Uni Soviet awal tahun 1990-an yang membuat orang tak percaya lagi pada sosialisme. Namun kepedulian mereka kepada rakyat kecil masih menyisakan daya tarik, apalagi di tengah penerapan neoliberalisme saat ini yang terus menerus membuat rakyat menderita. Anak muda yang bersemangat tapi awam ideologi masih dapat tertarik dengan propaganda murahan mereka yang terkesan pro-rakyat.

Eksistensi kelompok sosialis ini dapat ditengarai dengan beberapa indikasi. Misalnya aksi-aksi demo tertentu yang khas gaya kaum kiri, yaitu selalu mencoba membenturkan pemerintah dan rakyat. Juga adanya buku-buku tertentu yang terindikasi dari golongan kiri. Misalnya, buku berjudul Lekra Tak Membakar Buku, dengan editor Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan (Yogyakarta : Merakesumba, 2008). Muhidin M. Dahlan yang dikenal dekat dengan Pramoedya Ananta Toer ini pernah menulis buku yang amat mendiskreditkan aktivis Islam, judulnya Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur! (Jakarta : Melibas, 2003).

Indikasi lainnya adalah adanya klub-klub kajian buku-buku sosialis lama. Misalnya yang ada di sebuah kampus negeri terkenal di Yogyakarta. Beberapa buku yang mudah didapatkan di kalangan sosialis itu misalnya; buku karya Lenin berjudul Negara dan Revolusi Adjaran Marxis Tentang Negara dan Tugas2 Proletariat di Dalam Revolusi (Djakarta : Jajasan Pembaruan, 1961). Juga buku karya F. Engels berjudul Perkembangan Sosialisme Dari Utopia Mendjadi Ilmu (Djakarta : Jajasan Pembaruan, 1963); dan buku karya Stalin berjudul Materialisme Dialektik dan Histori (Djakarta : Jajasan Pembaruan, 1955).

Sebagian aktivis Islam ada yang mencoba melakukan sinkretisme (yang gagal) antara Islam dan Sosialisme. Buku Sosialisme Religius karya Awalil Rizki menjadi satu contohnya. Termasuk kategori ini penulis produktif (dan provokatif) seperti Prasetyo dengan karyanya seperti Orang Miskin Dilarang Sakit, Orang Miskin Dilarang Sekolah, dan sebagainya.

Adapun kelompok sekuler (liberal) lebih mudah dijumpai di kampus daripada kelompok sosialis. Mereka ini macam-macam bentuknya, jangan dibayangkan hanya JIL (Jaringan Islam Liberal) saja, yang pernah dipimpin oleh manusia gagal Ulil Abshar Abdalla. Sebagai aktivis yang gemar memanipulasi ajaran Islam, barangkali Ulil dapat dibilang cukup berani dan vulgar. (Lihat bukunya Menjadi Muslim Liberal (Jakarta : Jaringan Islam Liberal – Freedom Institute, 2005). Namun sebagai insan akademis, orang patut meragukan kemampuan berpikir Ulil. Karena ternyata Ulil mengalami DO (drop out) dua kali; pertama dari program S-1 LIPIA Jakarta dan kedua dari program doktoral Harvard University di AS. (www.voa-islam.com).

Sekali lagi yang berideologi sekuler-liberal bukan hanya JIL. Bisa jadi dia adalah dosen atau malah rektor di sebuah kampus negeri yang terkenal. Atau seorang tokoh nasional yang banyak dikagumi orang. Atau seorang aktivis dan peneliti dari NGO tertentu. Bacalah misalnya buku berjudul Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (Jakarta : PSAP, 2007) yang diberi kata pengantar oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif. Juga buku Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia karya sejumlah orang yang tidak jelas, dengan editor KH. Abdurrahman Wahid (Jakarta : LibForAll, 2009). Atau karya M. Imdadun Rahmat berjudul Ideologi Politik PKS (Yogyakarta : LKiS, 2008). Atau buku karya M. Hasbi Amiruddin berjudul Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman (Yogyakarta : UII Press, 2000).

Ini sekedar contoh bahwa ide sekuler-liberal sesungguhnya telah diemban oleh orang-orang dari berbagai kelompok dan lapisan, bukan hanya diemban oleh JIL yang telah difatwakan sesat oleh MUI tahun 2005.

Sistem pendidikan juga menjadi satu pihak yang perlu dihadapi dalam Ghazwul Fikri antara Islam versus sekularisme ini. Salah satu modusnya adalah pengajaran agama Islam yang tidak komprehensif. Islam hanya diajarkan sebatas agama spiritual dan pribadi, bukan agama yang mengatur segala aspek kehidupan.

Akibatnya, peserta didik tak tahu apa itu Khilafah (Imamah), dan tak tahu bahwa Khilafah adalah juga suatu kewajiban agama, sebagaimana kewajiban sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Jelas ini manipulasi ajaran Islam, atau setidaknya adalah tindakan menyembunyikan ilmu (kitman al-‘ilm) yang amat jahat oleh pihak-pihak pembuat sistem pendidikan.

Kalaupun diajarkan Fikih Siyasah yang membahas persoalan Khilafah, yang dijadikan acuan dan dianggap benar selalu literatur yang menentang wajibnya Khilafah dan membenarkan demokrasi. Misalkan buku Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam (Al-Islam wa Ushul al-Hukm) karya Ali Abdur Raziq (Bandung : Pustaka, 1985). Atau paling tidak mahasiswa dianjurkan membaca buku-buku Noercholish Madjid semisal Islam, Doktrin, dan Peradaban (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), atau yang berjudul Islam, Kemoderenan, dan Keindonesiaan (Bandung : Mizan, 1989).

Dengan membaca buku-buku ini, mahasiswa di kampus akan digiring untuk berpandangan bahwa dalam Islam tidak ada Negara Islam (Khilafah/Imamah). Sebaliknya mereka akan diarahkan untuk meyakini sistem pemerintahan yang justru dari negara penjajah, yaitu demokrasi.

Apa Yang Harus Dilakukan?

Apa yang harus dilakukan mahasiswa menghadapi fenomena gencarnya Ghazwul Fikr yang selalu marak dan berpusat di pusaran intelektual kampus? Tentu yang utama adalah tetap istiqomah, dan selanjutnya melakukan persiapan (isti’dad) untuk terjun dalam Ghazwul Fikri menghadapi ideologi kufur Sosialisme dan Sekularisme yang mencengkeram kehidupan saat ini.

Istiqomah, artinya teguh pendirian dan tetap meyakini Islam sebagai cara hidup (ideologi/the way of life). Juga berarti sabar, tidak mudah tunduk dan tergiur untuk mengikuti ajakan-ajakan batil dari ideologi-ideologi selain Islam.

Rasulullah SAW bersabda :
ان من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، قيل : يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: بل أجر أجر خمسين منكم

"Sesungguhnya di belakang kalian akan ada hari-hari yang memerlukan kesabaran. Kesabaran pada hari-hari itu bagaikan memegang bara api. Namun bagi orang yang mengamalkan (ajaran Islam) pada hari-hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan semisal ajaran itu." Ada yang bertanya,"Wahai Rasulullah, apakah maksudnya mendapat 50 pahala dari orang di kalangan mereka?" Rasulullah SAW menjawab,"Tidak, tapi mendapat 50 pahala dari orang di antara kalian (para sahabat)." (HR Abu Dawud, dengan sanad hasan).

Hadis ini menerangkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW akan datang masa-masa sulit, di mana saat itu orang yang istiqamah dengan ajaran Islam, akan seperti memegang segenggam bara api. Memang sangatlah panasnya. Tapi pahalanya ternyata sangat agung dan mulia, karena setara dengan pahala 50 orang sahabat Nabi SAW yang mengamalkan ajaran itu. Subhanallah.

Rasulullah SAW bersabda :
َألاَ إِنَّ رَحَى الإِسْلاَمِ دَائِرَةٌ؛ فَدُورُواْ مَعَ الإِسْلاَمِ حَيْثُ دَارَ، أَلاَ إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلاَ تُفَارِقُواْ الْكِتَابَ

"Perhatikanlah, sesungguhnya roda Islam akan berputar, maka berputarlah bersama Islam di mana saja Islam itu berada. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur`an dan kekuasaan akan terpisah. Maka janganlah kamu memisahkan diri dari al-Qur`an." (HR at-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Shaghir, hadits no. 794; Lihat juga Al-Haitsami, Majma’ az-Zawa`id, V/225-226).

Hadis ini memerintahkan kita mengikuti Islam, di mana pun juga Islam berada. Hadis ini juga menjelaskan pada suatu saat urusan kekuasaan akan terpisah dari ajaran Islam yang berpangkal pada Al-Qur`an. Maka jika suatu saat kondisi ini terjadi –barangkali seperti saat ini ketika Sekularisme dipaksanakan setelah hancurnya Khilafah di Turki 1924— kita umat Islam diperintahkan Nabi SAW untuk tetap istiqamah dan setia berpegang teguh dengan Al-Qur`an.

Rasulullah SAW bersabda :
لَيَنْقضَنَّ عُرَى الإسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً ، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الْحُكْمُ؛ وَآخِرُهُنَّ الصَّلاَةُ

"Sungguh buhul-buhul ajaran Islam akan terurai satu demi satu. Setiap kali satu buhul ajaran terurai, orang-orang akan bergelantungan pada buhul tali selanjutnya yang tersisa. Yang pertama akan terurai adalah pemerintahan, dan yang terakhir adalah sholat." (HR Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad V/251 dengan isnad sahih).

Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan ajaran Islam akan hancur (tak diamalkan lagi) satu demi satu. Menurut Syaikh Hisyam al-Badrani dalam kitabnya an-Nizham as-Siyasi Ba’da Hadm Daulah al-Khilafah, bahwa yang pertama terurai adalah pemerintahan, maksudnya adalah ketika sistem pemerintahan berubah dari sistem syura (pilihan rakyat) pada masa Khulafa` Rasyidin, menjadi sistem turun temurun yang mirip sistem kerajaan pada masa Bani Umayyah.

Sedang yang terakhir terurai adalah sholat, maksudnya adalah ketika seluruh hukum-hukum Islam tidak diamalkan lagi dengan hancurnya Khilafah di Turki tahun 1924. Karena lafazh "sholat" dalam hadis ini maknanya adalah makna kinayah, yaitu menyatakan sebagian ajaran/hukum Islam (sholat) namun yang dimaksud adalah keseluruhan hukum-hukum Islam (dalam negara Khilafah). (Hisyam al-Badrani, an-Nizham as-Siyasi Ba’da Hadmi Daulah al-Khilafah, hal. 39).

Persiapan Ghazwul Fikri

Untuk terjun ke dalam kancah Ghazwul Fikri, terdapat dua persiapan utama yang harus dilakukan mahasiswa :

Pertama, mengkaji ajaran Islam (mafahim al-islam) secara benar sehingga diperoleh pemahaman komprehensif tentang Islam sendiri.

Kedua, mengkaji ide-ide kufur (mafahim al-kufr) yang akan menjadi sasaran serangan kita dalam Ghazwul Fikri, khususnya Sosialisme dan demokrasi-sekularisme, beserta segala ide dan faham yang menjadi derivat dari keduanya. Misalnya demokrasi, pluralisme, nasionalisme, dialog antar agama, globalisasi, privatisasi, feminisme, relativisme, dan seterusnya.

Kedua langkah di atas hendaklah dilaksanakan secara berurutan. Belajarlah Islam lebih dulu, barulah belajar ide-ide kufur. Sebab secara alamiah orang umumnya akan meyakini ide yang lebih dulu dipelajari. Ide awal ini biasanya akan dijadikan standar (miqyas) untuk menilai ide-ide yang dipelajari kemudian.

Pada langkah pertama, Islam yang dikaji hendaknya dikaji melalui bagian-bagian pokok ajaran Islam, yaitu Aqidah Islam lebih dahulu, kemudian Syariah Islam. Tentu bukan Syariah secara parsial (misal hanya rukun Islam), melainkan Syariah Islam secara komprehensif, termasuk sistem pemerintahan Islam (Khilafah), sistem ekonomi Islam, sistem pendidikan Islam, politik luar negeri, dan seterusnya.

Dengan demikian akan diperoleh gambaran konsep Islam secara utuh sebagai sebuah ideologi atau cara hidup (the way of life). Barangkali kitab Nizhamul Islam karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani dapat menjadi contoh untuk kajian Islam yang demikian ini.

Setelah memahami bagian-bagian pokoknya, kajian dapat diperdalam dengan mengkaji Islam melalui ilmu-ilmu dasarnya (tsaqafah Islamiyah), yang meliputi : Ulumul Qur`an, Ulumul Hadits, Ushul Fiqih, Bahasa Arab, Fiqih, dan Sirah Nabi / Tarikh (Sejarah Islam). Sebelum menerjuni masing-masingnya secara mendalam, ada baiknya mengkaji garis-garis besar ilmu-ilmu itu. Mungkin kitab Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz I karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani dapat menjadi salah satu contoh kitab untuk tujuan ini.

Pada setiap cabang ilmu dasar itu, diperlukan kajian terhadap ide-ide kaum orientalis kafir yang senantiasa berusaha melontarkan keragu-raguan kepada umat Islam. Misal dalam Ulumul Qur`an, perlu dikaji ide-ide orientalis yang berusaha meragukan keabsahan mushaf Utsmani. Demikian juga dalam Ulumul Hadits, dan seterusnya. Buku-buku Muhammad Mustafa al-A’zhami sangat bagus untuk keperluan ini, misalkan bukunya yang berjudul The History of The Qur`anic Text (Jakarta : GIP, 2005).

Pada langkah kedua, yaitu mempelajari ide-ide kufur (khususnya ideologi Sosialisme dan Sekularisme), hendaknya dipelajari materi pengantar yaitu perbandingan ideologi (muqaranah al-mabadi`) antara ideologi Islam, Sosialisme, dan Sekularisme. Mungkin kitab Ath-Thariq karya Ahmad ‘Athiyat dapat dipergunakan untuk tujuan ini. Dapat juga kita menambah wawasan dengan membaca Isme-Isme Dewasa ini (Today’s Isms) karya Ebenstein dan Frank Vogel, atau buku Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today) karya Ian Adams.

Setelah materi pengantar itu, barulah dikaji secara rinci masing-masing ideologi kufur secara mendalam. Misalnya untuk mengkaji Sosialisme, dapat dikaji kitab Naqdh al-Isytirakiyah al-Marksiyah karya Syaikh Ghanim Abduh. Untuk mengkaji Sekularisme/Kapitalisme dapat dikaji kitab Hatmiyah Inhidam Ar-Ra`sumaliyah Al-Gharbiyah karya Syaikh Fahmi Thabib. Bagus juga kitab karya Abul Hasan Ali an-Nadwi yaitu ash-Shira’ Baina Al-Fikrah al-Islamiyyah wa al-Fikrah al-Gharbiyah. Buku Modernism karya Maryam Jameelah bagus juga untuk keperluan ini.

Khusus untuk kritik terhadap ide Sekularisasi Nurcholish Madjid, dapat dibaca buku karya Faisal Ismail berjudul Membongkar Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi Islam (Jakarta : Lasswell Visitama, 2010). Untuk mengkaji ide-ide liberal secara kritis, bagus kalau kita menelaah buku semisal Orientalis & Diabolisme Pemikiran, karya Syamsuddin Arif (Jakarta : GIP, 2008). Untuk menjawab buku Ilusi Negara Islam, baik juga dibaca buku Ilusi Negara Demokrasi karya Farid Wadjdi dkk (Bogor : Al Azhar Press, 2009).

Perlu dicatat, untuk melakukan berbagai kajian di atas, sangatlah dianjurkan menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab akan sangat membantu dalam kajian ide Islam. Sedang bahasa Inggris, atau mungkin bahasa lainnya seperti bahasa Perancis, Jerman, dll, akan sangat diperlukan saat kita mempelajari ide selain Islam.

Secara hukum, melakukan persiapan Ghazwul Fikri ini hukumnya adalah wajib karena ia merupakan bagian aktivitas dakwah yang hukumnya wajib (QS An-Nahl : 125; QS Fushilat : 33). Hanya saja kewajiban ini sifatnya fardhu kifayah, bukan fardhu ‘ain. Sebab melakukan Ghazwul Fikri termasuk aktivitas yang memerlukan keahlian khusus, seperti halnya menjadi ahli tafsir, ahli fiqih, dan sebagainya yang hukumnya fardhu kifayah, bukan fardhu ain.

Penutup

Memang, terjun ke dalam pergolakan pemikiran ini sangat berat. Karena persiapannya saja memerlukan kajian yang tidak ringan dan tak sedikit. Apalagi saat kita nanti benar-benar terjun di dalamnya, tentu kesulitan dan tantangannya akan lebih berat lagi. Ingat bagaimana Ismail Raji al-Faruqi dan Lamiya isterinya yang mati syahid diberondong Mossad karena sering mengkritik negara Yahudi (Israel). Atau Sayyid Quthub dan Abdul Qadir Audah yang harus menghadapi tiang gantungan lantaran menentang pemerintahan Mesir yang menerapkan sekulerisme sekaligus militerisme yang kejam atas umat islam.

Namun di balik beratnya melakukan tugas suci nan mulia ini, Allah SWT sudah pasti tiada menyia-nyiakan amal para hamba-Nya. Allah SWT menjajikan pula pahala yang besar. Semakin berat kesulitan kita, akan semakin agung pahala dari Allah, insya Allah. Kaidah fiqih menyebutkan : Maa kaana aktsara fi’lan kaana aktsara fadhlan (Apa saja yang lebih banyak susah payahnya, akan lebih besar pula pahalanya). (Muhammad Shidqi al-Burnu, Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyah, IX/171). Wallahu a’lam bi al-shawab.

= = =

*Makalah disampaikan dalam Sekolah Singkat Lembaga Dakwah Kampus, dengan tema "Fight Against Ghazwul Fikri", diselenggarakan oleh Panitia Ramadhan di Kampus (RDK) Jamaah Shalahuddin UGM, 22 Agustus 2010, di Asrama Haji Yogyakarta.

**Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia. E-mail : shiddiq_aljawi@hizbut-tahrir.or.id. No HP : 081328744133

ciptakan !

Alam bergelora mendapatkan kalian
anak bumi pertiwi yang tidak mengakui diri

bangsa ini telah dicuci otak oleh globalisasi
ketika batas dan jarak mulai menghilang
diikuti dengan pembawaan diri yang menginginkan budaya barat

lunturnya nasionalisme kita, bukan karena alam dan perkembangan teknologi !
melainkan karena dasar pemikiran kita, yang tidak mau disebut diri, sebagai rakyat negara terbelakang ini..

kata siapa Indonesia sudah berkembang?, dari aspek mana?, korupsi?, kolusi?, nepotisme?
jelas !, darisitu, negara ini berkembang dengan sangat cepat !

sadarlah, tidak ada yang berkembangan dari sisi kemasyarakatan, kesejahteraan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan yang kurang !

pemerintah memang salah, tapi jangan selalu menggerutu, karena kita yang memilih mereka, para pemerintah, untuk memakan kita sendiri !

lakukan sesuatu untuk menghancurkan setiap kesenjangan sosial dan melengkapi diri dengan sikap untuk menyatukan perbedaan..

ketika kita berhasil melakukan hal tersebut, percayalah, kita mampu melawan negara - negara adikuasa tersebut, lalu kita akan menjadi nomor 1, bukan untuk menjadi negara hebat, ataupun negara adikuasa..

tetapi sebagai negara pencipta perdamaian di dunia !

akan kita hancurkan drama politik di negara ini !, lalu lita hancurkan westernisasi yang akan menghasilkan easternisasi !

revolusi Indonesia sampai mati !

ciptakan !

Alam bergelora mendapatkan kalian
anak bumi pertiwi yang tidak mengakui diri

bangsa ini telah dicuci otak oleh globalisasi
ketika batas dan jarak mulai menghilang
diikuti dengan pembawaan diri yang menginginkan budaya barat

lunturnya nasionalisme kita, bukan karena alam dan perkembangan teknologi !
melainkan karena dasar pemikiran kita, yang tidak mau disebut diri, sebagai rakyat negara terbelakang ini..

kata siapa Indonesia sudah berkembang?, dari aspek mana?, korupsi?, kolusi?, nepotisme?
jelas !, darisitu, negara ini berkembang dengan sangat cepat !

sadarlah, tidak ada yang berkembangan dari sisi kemasyarakatan, kesejahteraan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan yang kurang !

pemerintah memang salah, tapi jangan selalu menggerutu, karena kita yang memilih mereka, para pemerintah, untuk memakan kita sendiri !

lakukan sesuatu untuk menghancurkan setiap kesenjangan sosial dan melengkapi diri dengan sikap untuk menyatukan perbedaan..

ketika kita berhasil melakukan hal tersebut, percayalah, kita mampu melawan negara - negara adikuasa tersebut, lalu kita akan menjadi nomor 1, bukan untuk menjadi negara hebat, ataupun negara adikuasa..

tetapi sebagai negara pencipta perdamaian di dunia !

akan kita hancurkan drama politik di negara ini !, lalu lita hancurkan westernisasi yang akan menghasilkan easternisasi !

revolusi Indonesia sampai mati !

Mantan Menlu Jerman Berikan Ginjal ke Istri

Pimpinan oposisi utama Jerman Frank-Walter Steinmeier membuktikan cintanya yang mendalam kepada sang istri. Dia memutuskan mengambil cuti beberapa pekan dari politik, untuk mendonorkan ginjal kepada istrinya.Steinmeier mengaku dirinya akan istrihat dari hiruk pikuk politik di Jerman. Dia baru akan kembali aktif di berpolitik pada Oktober mendatang. Demikian diberitakan Kantor Berita DAPD, Senin (

Hacker Tuntut Ba'asyir Bebas

Dukungan agar Ustaz Abu Bakar Ba'asyir bebas terus mengalir. Kali ini dukungan muncul melalui 12 situs internet yang dibajak sejumlah hacker, Senin (23/8). Isinya berbunyi pembebasan terhadap Amir Jamaah Anshorut Tauhid itu dan beberapa tersangka teroris lain yang ditangkap anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror.Dalam situs yang dibajak muncul foto Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan situs Arrahmah.com

Suatu Malam di Nannini

Seorang teman mengatakan bahwa sop buntut paling enak itu ada di Plaza Senayan. Karena memang jarang bertandang untuk makan di PS, lantaran harga-harga makanan di sana yang kurang bersahabat dengan kantong, saya tak begitu peduli. Paling kalau ke PS untuk nonton, itu pun jarang-jarang karena harga tiket bioskop di Senayan City masih lebih terjangkau ketimbang di PS.

Dan lagi, gerai makanan yang ada di PS agak kurang familiar namanya bagi saya, bahkan mengeja namanya pun sering salah. Jadi, promosi teman itu saya anggap angin lalu. Daripada sok gaya menjajal makanan di gerai-gerai yang memiliki nama aneh itu, lebih baik ke ruman makan Padang atau warteg, jelas rasa dan pasti harganya. Kalau lagi mau bergaya ya cari fastfood yang standar macam McDonald atau KFC. Asal jangan Burger King aja.

Namun, suatu hari saya diajak teman ini untuk mencicipi sop buntut favoritnya itu. Acaranya dalam rangka merayakan diterimanya seorang teman bekerja di sebuah grup perusahaan besar di Jakarta. Kita berempat, ketika itu, akhirnya menikmati suguhan sop buntut ditemani susu cokelat yang panas dan diakhiri dengan banana split. Oya, nama gerai tempat kami makan itu Nannini. Adanya di lantai dua atau dua kali naik eskalator.

Ternyata promosi itu tak salah. Sop buntut yang digembar-gemborkan itu memang lezat, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Selain dagingnya yang sangat empuk, bumbu sopnya juga sangat pas. Jadi, niat sang teman untuk mencari teman satu selera berhasil sepertinya. Bahkan, beberapa waktu kemudian saya juga sibuk menceritakan lezatnya itu sop buntut ke beberapa orang teman.

Nah, salah satu korban dari cerita saya adalah teman lama sejak masa sekolah dulu. Karena kebetulan dia akan merayakan ulang tahun ke......, udah tua pokoknya, maka direkomendasikan saja Nannini. Dia setuju, karena sebelumnya udah diceritakan soal sop buntut di tempat itu. Maka, pertengahan Juli silam, berempat kami memesan tempat di Nannini, sekitar pukul 20.00 WIB.

Teman yang berulang tahun pun akhirnya mengakui kalau sop buntut itu enak. Dia pun tak terlihat keberatan ketika harus mengeluarkan kartu kredit guna membayar semua pesanan kami. Ternyata, promosi dari mulut ke mulut itu kembali membuktikan keampuhannya sebagai salah satu teknik pemasaran. Nah, silahkan menikmati ekspresi kami yang tengah menyantap sop buntut Nannini.



Semangkok sop buntut yang empuk memang menggoda rasa


Bincang-bincang diundur sampai selesai bersantap, semua fokus ke makanan...


Satu-satunya wanita di rombongan kami, Cut Nursyanti


Cut dipinjam dulu dari Arex buat bergaya


Ini dia Arex, yang pertama kali mempromosikan sop buntut Nannini pada kami


Arex sekalian mengajak kekasihnya untuk menikmati sop buntut ini


Yang satu fans Lionel Messi, satunya lagi suka Fabio Cannavaro


Cut bersama pria yang paling baik malam itu, karena mentraktir kami


Kasihan Dedy, datang sendiri karena sang istri tibat-tiba sakit


Saat foto ini diunggah, istri Dedi sudah hamil sekitar satu bulan


Senyum optimis seorang calon ayah


Kalau ini wajah pesimis untuk melangsungkan pernikahan


Kalau ini wajah polos dan ikhlas menunggu datangnya pendamping


Tanda-tanda akan sosok itu sudah dibisikin oleh Cut


Pada pertemuan berikutnya semoga jumlah pria dan wanita bisa imbang, amin...

Minggu, 22 Agustus 2010

65 Tahun Indonesia Merdeka? (Renungan Hari Kemerdekaan NKRI)



[Al Islam 520] Tak terasa sudah 65 tahun usia “kemerdekaan” Indonesia. Saat ini tak ada lagi Belanda atau Jepang yang menjadi penguasa dan pemerintahnya. Namun, kita patut bertanya: Sudahkah rakyat dan bangsa ini benar-benar merdeka dalam pengertian yang sesungguhnya?



Memang, setiap 17 Agustus upcara pengibaran bendera dilakukan sebagai simbol kemerdekaan. Namun, perubahan nasib rakyat negeri ini ke arah yang lebih baik-antara lain rakyat menjadi sejahtera, adil dan makmur-sebagai cita-cita kemerdekaan masih jauh panggang dari api. Nasib mereka malah makin merana, seperti makin lusuhnya bendera sang saka.



Seharusnya dengan ‘umur kemerdekaan’ yang cukup matang (65th), idealnya bangsa ini telah banyak meraih impiannya. Apalagi segala potensi dan energi untuk itu dimiliki oleh bangsa ini. Sayang, fakta lebih kuat berbicara, bahwa Indonesia belum merdeka dari keterjajahan pemikiran, politik, ekonomi, hukum, budaya, dll. Indonesia belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral dan keterbelakangan. Singkatnya, Indonesia yang dihuni 237 juta jiwa lebih ini (yang mayoritas Muslim; 87%) masih dalam keadaan terjajah!



Pandangan di atas tentu tak mengada-ada. Sebagai contoh, dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan Harian Kompas, masyarakat menilai banyak aspek dan kondisi makin buruk saja pada saat ini. Misal, pada aspek keadilan hukum mereka menyatakan: 59,3% semakin buruk, 13,4%: tetap, 21,6%: semakin baik. Lalu pada aspek keadilan ekonomi mereka menyatakan: 60,7%: semakin buruk, 15,1%: tetap, 21,1%: semakin baik. Saat berbicara pada aspek peran negara, ternyata kesimpulannya: peran negara tidak memadai!



Lalu terkait kemerdekaan, terlihat jelas bahwa masyarakat memandang Indonesia belum merdeka baik dalam bidang ekonomi (67,5%: menyatakan belum merdeka), politik (48,9%; menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%: menyatakan belum merdeka).



Pandangan dan penilaian masyarakat di atas rasanya cukup mewakili pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Merekalah yang merasakan langsung atau bahkan menjadi obyek penderita dari keterjajahan di berbagai bidang justru di era “kemerdekaan” saat ini. Jadi, Indonesia merdeka, kata siapa?



Potret Nyata Keterjajahan



Dalam rentang waktu 65 tahun, Indonesia masih menyuguhkan potret kehidupan rakyatnya yang masih memprihatinkan. Dari data BPS yang dibacakan Presiden SBY (16/8), jumlah penduduk Indonesia 2010 adalah 237.556.363 jiwa. Yang masuk kategori miskin lebih dari 100 juta penduduk dengan ukuran pendapatan 2 dolar AS/hari.



Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2009, mencapai 8,96 juta orang atau 7,87 persen dari total angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang. Jumlah itu tentu belum termasuk pengangguran ‘tertutup’ ataupun yang setengah menganggur. Dengan kenaikan tarif dasar listrik baru-baru ini, angka pengangguran diduga akan bertambah I juta orang karena akan banyak industri yang melakukan PHK. Di Ibukota Jakarta saja, lebih dari 73 ribu sarjana saat ini menjadi pengangguran.



Alhasil, pidato kenegaraan oleh Presiden setiap tanggal 17 Agustus menjadi tak berarti, karena hanya menjadi ajang “memuji” keberhasilan semu penguasa dan politik pencitraan. Berbusa-busa Presiden bercerita espektasi RAPBN-2011 dan nota keuangan dengan memaparkan asumsi makro dalam RAPBN 2011: pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,1 -6,4%; nilai tukar rupiah Rp 9.100-9.400 perdolar AS; inflasi 4,9-5,3%; dll (berdasarkan data BKF/Badan Kebijakan Fiskal). Pemerintah pun berencana menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil, TNI dan Kepolisian Negara RI serta pensiunan masing-masing 10 persen pada tahun anggaran 2011.



Namun, yang tak bisa diingkari adalah potret kemiskinan rakyat dan keterjajahan mereka di negeri sendiri. Rakyat dihadapkan pada kenaikan harga yang makin tidak terkendali, baik bahan pokok (sembako), pupuk pertanian, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, dll. Kebijakan Pemerintah untuk menaikkan TDL baru-baru ini jelas makin mendongkrok kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.



Tak ketinggalan, APBN yang 70% sumbernya adalah dari pajak rakyat, sebagian besarnya justru tidak kembali kepada rakyat. Pasalnya, sebagian dirampok oleh para koruptor, sebagian untuk membayar utang dan bunganya yang bisa mencapai ratusan triliun, dan sebagian lagi untuk membiayai kebijakan yang tidak pro-rakyat. Sebaliknya, anggaran untuk program-program yang pro-rakyat relatif kecil.



Pemerintah pun terkesan lebih mengutamakan para pemilik modal ketimbang rakyat. Contoh: Pemerintah begitu sigap mengucurkan Rp 6,7 triliun (yang akhirnya di rampok juga) untuk Bank Century; sebaliknya begitu abai terhadap korban Lumpur Lapindo hingga hari ini. Pemerintah pun tega untuk terus mengurangi subsidi untuk rakyat di berbagai sektor: pendidikan, pertanian, kesehatan, BBM dan listrik. Yang terbaru, saat banyak rakyat menjadi korban akibat “bom” tabung gas elpiji, Pemerintah justru berencana mencabut subsidi gas elpiji tabung 3 kg. Artinya, harga gas elpiji tabung 3 kg akan dinaikkan dengan alasan untuk mengurangi kesenjangan (disparitas) harga dengan gas elpiji tabung 12 kg. Kesenjangan harga ini dituding sebagai faktor utama yang mendorong terjadinya banyak pengoplosan gas yang sering merusak katup tabung gas, dan pada akhirnya menimbulkan banyaknya kasus ledakan. Padahal jelas, kebijakan Pemerintah yang memaksa rakyat untuk mengkonversi penggunakan minyak tanah ke gas itulah yang menjadi akar masalahnya.



Dengan menyaksikan sekaligus merasakan fakta-fakta di atas, akhirnya bagi rakyat kebanyakan kemerdekaan menjadi sebatas retorika!



Sekadar Klaim



Di hadapan seluruh anggota DPD dan DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin 16 Agustus 2010, Presiden SBY mengklaim keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk Pemilukada langsung. Namun masalahnya, klaim keberhasilan berdemokrasi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh rakyat. Inilah ilusi demokrasi. Seorang gubernur gajinya sekitar Rp 8 juta, walikota sekitar Rp 6 juta. Namun, saat hendak merebut kursi kekuasaan, ongkos politik yang mereka keluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Saat terpilih, mereka dituntut untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Tentu, tuntutan itu menjadi mimpi di siang bolong. Faktanya, kasus korupsi, termasuk di daerah-daerah, meningkat tajam justru sejak penguasa daerah, juga wakil rakyat daerah, dipilih langsung melalui Pemilukada. Pada tahun 2010 saja, Presiden SBY sudah meneken izin pemeriksaan 150 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Keadaannya tak jauh berbeda dengan kasus korupsi di pusat kekuasaan, termasuk di DPR, yang notabene lembaga wakil rakyat.



Akar Masalah



Jika kita mau jujur, akar masalah dari semua persoalan di atas ada pada sistem kehidupan yang dipakai oleh Indonesia. Selama 65 tahun “merdeka” negeri ini mengadopsi sistem demokrasi-sekular. Demokrasi pada akhirnya hanya menjadi topeng penjajahan baru atas negeri ini. Pasalnya, melalui sistem dan proses demokrasilah lahir banyak UU dan kebijakan yang justru menimbulkan keterjajahan rakyat di negeri ini. UU KHUP masih warisan penjajah. UU SDA sangat liberal. Demikian pula UU Migas, UU Minerba, UU Kelistrikan, UU Pendidikan, UU Kesehatan dan banyak lagi UU lainnya. Sebagian besar UU yang ada bukan saja tak berpihak kepada rakyat, bahkan banyak yang menzalimi rakyat. Pasalnya, melalui sejumlah UU itulah, sebagian besar sumberdaya alam milik rakyat saat ini justru dikuasai pihak asing. Contoh, kekayaan energi termasuk migas (minyak dan gas) di negeri ini saat ini 90%-nya telah dikuasai perusahaan-perusahaan asing.



Jelas, rakyat negeri ini sesungguhnya masih terjajah oleh negara-negara asing lewat tangan-tangan para pengkhianat di negeri ini. Mereka adalah para komprador lokal yang terdiri dari para penguasa, politikus, wakil rakyat dan intelektual yang lebih loyal pada kepentingan asing karena syahwat kekuasaan dan kebutuhan pragmatisnya. Akibatnya, rakyat seperti “ayam mati di lumbung padi”. Mereka sengsara di negerinya sendiri yang amat kaya. Mereka terjajah justru oleh para pemimpinnya sendiri yang menjadi antek-antek kepentingan negara penjajah.



Kemerdekaan Hakiki



Jelas, kita masih dijajah. Kebijakan ekonomi masih merujuk pada Kapitalisme, ideologi penjajah. Di bidang politik, sistem politik yang kita anut, yakni demokrasi, juga berasal dari negara penjajah. Tragisnya, demokrasi menjadi alat penjajahan baru. Hukum kita pun masih didominasi oleh hukum-hukum kolonial.



Akibatnya, kemiskinan menjadi “penyakit” umum rakyat. Negara pun gagal membebaskan rakyatnya dari kebodohan. Rakyat juga masih belum aman. Pembunuhan, penganiyaan, dan kriminalitas menjadi menu harian rakyat negeri ini. Bukan hanya tak aman dari sesama, rakyat pun tak aman dari penguasa mereka. Hubungan rakyat dan penguasa bagaikan hubungan antarmusuh. Tanah rakyat digusur atas nama pembangunan. Pedagang kaki lima digusur di sana-sini dengan alasan penertiban. Pengusaha tak aman dengan banyaknya kutipan liar dan kewajiban suap di sana-sini. Para aktifis Islam juga tak aman menyerukan kebenaran Islam; mereka bisa ‘diculik’ aparat kapan saja dan dituduh sebagai teroris, sering tanpa alasan yang jelas.



Karena itu, kunci agar kita benar-benar merdeka dari penjajahan non-fisik saat ini adalah dengan melepaskan diri dari: (1) sistem Kapitalisme-sekular dalam segala bidang; (2) para penguasa dan politisi yang menjadi kaki tangan negara-negara kapitalis.



Selanjutnya, kita harus segera menerapkan aturan-aturan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Hanya dengan syariah Islamlah kita dapat lepas dari aturan-aturan penjajahan. Hanya dengan syariah Islam pula kita bisa meraih kemerdekaan hakiki.



Syariah Islam yang diterapkan oleh Khilafah Islam akan menjamin kesejahteraan rakyat karena kebijakan politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara juga akan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan kebutuhan sekunder dan tersier. Negara pun akan menjamin kebutuhan vital bersama rakyat seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis dan kemudahan transportasi. Khilafah Islam juga akan menjamin keamanan rakyat dengan menerapkan hukum yang tegas. Capaian semua itu berdiri tegak di atas sebuah ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia, menenteramkan jiwa dan memuaskan akal. Itulah ideologi Islam yang akan menjadi rahmatan lil ‘alamin. Mahabenar Allah Yang berfirman:



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ



Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad saw.) melainkan agar menjadi rahmat bagi alam semesta (QS al-Anbiya’ [21]: 107).



Wallahu a’lam bi ash-shawab. []



KOMENTAR AL-ISLAM:



Ancaman Terhadap Presiden Selalu Ada (Kompas, 17/8/2010).



Itu baru dugaan, sementara ancaman terhadap rakyat (ancaman kemiskinan, ketertindasan, dll) adalah kenyataan!

Meteor Lafadz Allah Bukan Meteor

Sebuah benda terbakar yang membentuk lafadz Allah di Cirebon ternyata bukan meteor. Obyek itu sebelumnya telah menghebohkan Pabrik Gula Tersana Baru Cirebon.Profesor Riset Astronomi-astrofisika LAPAN Thomas Djamaluddin menyatakan dari hasil pengkajian lapangan dan analisis sampel secara umum tidak ditemui adanya lubang tumbukan. Selain itu tidak ada saksi yang menjelaskan arah datangnya “meteor”

Inilah Efek Samping Dari Jatuh Cinta

Semua orang pasti tahu kalau cinta memiliki efek yang dahsyat. Efek cinta juga bervariasi dan tergantung kondisi yang menerima dan memberikannya. Ini ada beberapa efek dari cinta yang paling sering ditemukan.Cinta bikin ketagihanMenurut Helen Fisher Ph.D, seorang antropolog dari Rutgers University, jatuh cinta mengaktifkan pusat 'kenikmatan' di otak sehingga meningkatkan hormon dopamine yang

Obat Jerawat Bisa Bikin Usus Meradang?

Ketika obat lain sudah tidak mempan lagi, isotretinoin sering menjadi senjata pamungkas untuk mengatasi jerawat batu. Namun pada beberapa remaja, obat ini dilaporkan dapat memicu efek samping berupa radang usus.Penyakit radang usus (inflammatory bowel disease) yang muncul selama mengkonsumsi obat jerawat sebenarnya sangat jarang terjadi. Namun beberapa remaja di Amerika dilaporkan mengalami hal

ABG Cantik, Hajar Polisi dan Ngebut Bak Film Fast and Furious

Perempuan muda itu bernama Rina Rezeki (18). Wajahnya ayu dan cantik, penampilannya anggun, sehingga mungkin banyak yang tak percaya bila Rina sempat melakukan aksi nekat yang nyaris merenggut nyawa seorang petugas kepolisian.Informasi dihimpun Metro Banjar (Grup Tribunnews.com), anak baru gede (ABG) yang beralamat di Jalan Sultan Adam, Kadar Permai III RT 17, Banjarmasin Utara itu menabrak